Diduga Mal-Administrasi, Ombudsman RI Didesak Batalkan 2 SK Kepengurusan ORARI Hasil Munasjut XI di Bengkulu

Jakarta – Fenomena Praktek Oligarki dengan modus operandi melalui cara-cara yang
mengarah pada terjadinya mal-administrasi terhadap keputusan bagi eksistensi suatu organisasi, dewasa
ini sering di alami berbagai organisasi masyarakat, organisasi politik dsb.

Salah satu diantaranya dialami oleh Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari), yang diduga menjadi
korban praktek Oligarki dan praktek kolusi oleh penyelenggara negara yaitu, Kementrian Komunikasi &
Informasi RI dan Kementrian Hukum dan HAM.

Indikasi itu terjadi pada proses terbitnya SK Menkominfo no.575 tahun 2021 Tentang Pengukuhan
Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia periode 2021-2026 Hasil Munas XI ORARI
Lanjutan di Bengkulu yang melanggar AD/ART ORARI dan SK Menteri KUMHAM RI No. AHU-
0000173.AH.01.08. Th. 2022 tentang pengesahan Kepengurusan Pusat ORARI tersebut.

Hal itu disampaikan Anwar Suadi Koordinator Garda Milineal Nasional Demokrat saat dihubungi, usai
menyerahkan petisi ke Ombudsman Republik Indonesia, Rabu (2/3) di kawasan Kuningan Jakarta
Selatan.

“Bagi kami siapapun, yang menjadi korban praktek oligarki, kolusi & bahkan dugaan mal-administrasi oleh
penyelenggara negara, maka kami bela, dan kami bongkar, nah, kebetulan hal ini dialami oleh ORARI,
karena itu kami sampaikan petisi ke Ombudsman Republik Indonesia hari ini,” ucap Anwar Suadi
Koordinator Garda Milineal Nasional Demokrat yang juga tergabung di Koalisi Gerakan Milineal Lintas
Parpol.

Menurut Anwar Suadi, dari hasil penelusuran team investigasi yang dibentuk oleh Koalisi Gerakan Lintas
Parpol, telah ditemukan dugaan praktek kolusi, Donny Imam Priambodo ketua umum ORARI terpilih hasil
Munas XI ORARI Lanjutan di Bengkulu tersebut, adalah seorang kader Partai Nasdem bahkan salah satu
ketua DPP Partai Nasdem, dan juga salah seorang staf ahli di Kementerian Komunikasi & Informasi RI,
sedangkan Bapak Jhonny G Plate Menteri Komunikasi & Informasi RI yang juga masih sebagai Sekjen DPP
Partai Nasdem, sedangkan terjadinya dugaan mal-administrasi di latarbelakangi oleh adanya sikap dari
Bapak Jhonny G Plate Menkominfo yang telah mengeluarkan surat keputusan no.575 tahun 2021 yang
diduga dilakukan secara sepihak yang menafikan peran dan fungsinya sebagai ex-officio Pembina ORARI
Pusat sesuai Pasal 12 ayat (2.b.) Anggaran Dasar ORARI.

Sehingga, Anwar menganggap, sikap dan kebijakannya tersebut telah melanggar Asaz-azas umum
Pemerintahan Yang Baik, dan azas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, mestinya Bapak Jhonny G Plate sebagai Menkominfo dan sekaligus ex-officio Pembina
ORARI, bersikap netral & menghormati AD/ART ORARI.

“ Ya, penerbitan surat keputusan Menkominfo no.575 tahun 2021 tersebut,menimbulkan akibat hukum
yang merugikan keberlangsungan eksistensi ORARI, dan ini yang dirugikan bukan hanya keluarga besar
anggota ORARI melainkan juga kepentingan bangsa dan negara dalam hal pelayanan di bidang
komunikasi, kami sebagai kader milineal Partai Nasdem sangat prihatin terhadap keterlibatan kader Partai
Nasdem dalam masalah ini, insyaallah dalam waktu dekat ini, kami melaporkan ini ke Ketua Umum DPP
Partai Nasdem,” tukas Anwar Suadi.

Sementara itu, ditempat terpisah, Abdullah Fernandes koordinator Gerakan Banteng Milineal Anti Korupsi,
saat dihubungi awak media, Rabu, (2/3) di Jakarta, mengatakan bahwa dirinya bersama rekan-rekan
kader milineal lintas parpol telah mengirim petisi ke Ombudsman Republik Indonesia, atas temuan
mereka adanya praktek oligarki, mal-administrasi dengan ketentuan, Prilaku atau perbuatan melawan
hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik.

Dijelaskan olehnya, Mal-administrasi ada berbagai macam seperti penyimpangan prosedur,
penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan
diskriminatif, dan dugaan kolusi oleh penyelenggara negara.

“Bukan hanya terjadi pada proses terbitnya surat keputusan Menkominfo no.575 tahun 2021, melainkan
juga diduga terjadi pada proses keluarnya SK Menteri KUMHAM RI No. AHU-0000173.AH.01.08. Th.
2022 tentang pengesahan Kepengurusan Pusat ORARI tersebut, pasalnya keputusan tersebut telah
mengabaikan adanya gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) atas penyelenggaraan Munas XI
ORARI Lanjutan di Bengkulu yang melanggar AD/ART ORARI ke Pengadilan Negeri Denpasar Bali oleh
ORARI Pusat periode 2016-2021,” papar Abdulah Fernandes.

Mestinya, lanjut Abdullah Fernandes yang juga kader Milineal parpol Berlambang Kepala Banteng ini,
Yasony Laoly sebagai Kader PDI-Perjuangan, pakar hukum dan juga pejabat negara, tidak hanya percaya
begitu saja dengan Dirjen AHU, kemudian langsung tanda tangani surat keputusan tersebut, melainkan
pak Menteri terlebih dahulu mencermati prosesnya, dan bahkan mestinya memperhatikan legitimasi
maupun legal standing dari kepengurusan ORARI Pusat hasil Munas XI ORARI Lanjutan yang melanggar
AD/ART ORARI, nah kalau kepengurusan tersebut tidak ada legal standing dan tidak legitimate, maka
Surat Keputusan Pengesahan tersebut, tidak layak diterbitkan oleh Dirjen AHU dan ditandatangani oleh
Menkumham RI.

“Karena adanya dugaan mal-administrasi, maka kami menyampaikan mendesak dan sangat berharap
Ombudsman Republik Indonesia, agar mengeluarkan rekomendasi Pembatalan surat keputusan
Menkominfo no.575 tahun 2021 & SK Menteri KUMHAM RI No. AHU-0000173.AH.01.08. Th. 2022, hal ini
penting sekali untuk menyelamatkan ORARI sebagai asset bangsa Indonesia dan juga sekaligus sebagai
cadangan nasional dibidang Komunikasi dari praktek oligarki, kolusi dan mal-administrasi,” pungkas
Abdullah Fernandes.(Tonny S/Tri)

https://tabloidmantap.com/2022/03/03/dugaan-mal-administrasi-ombudsman-ri-didesak-batalkan-sk-menkominfo-no-575-tahun-2021-sk-menkumham-no-ahu-0000173-ah-01-08-th-2022/

Bagikan Artikel ini :